PP 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang penyediaan air minum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Diatur tentang Jenis Sistem Penyediaan Air Minum, Penyelenggaraan SPAM, Pencegahan Terhadap Pencemaran Air, Wewenang dan Tanggung Jawab, Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, Hak dan Kewajiban Pelanggan, Pembiayaan, Tarif, Retribusi, dan Iuran, Pembinaan dan Pengawasan.

Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan melalui mekanisme kerjasama antara Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dengan badan usaha swasta yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian kerjasama.

Dalam hal-hal tertentu akan diatur lebih lanjut dengan Peratuan Menteri

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 28 Desember 2015